Larangan ekspor bijih nikel: Mengetahui dampaknya bagi Indonesia

Sebagai negara dengan produksi dan cadangan bijih nikel terbesar di dunia , Indonesia memiliki peran vital dalam perdagangan nikel dunia. Indonesia memproduksi 1 juta metrik ton per tahun atau 37% dari produksi nikel dunia sekitar 2,7 juta metrik ton.

Indonesia mungkin kaya akan sumber daya mineral, tetapi sektor pertambangannya hanya memberikan kontribusi kecil bagi perekonomian negara.

Ini adalah sesuatu yang ingin diubah oleh negara.

Meskipun ekspornya besar, sektor mineral dan batu bara sendiri hanya menyumbang 5% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019, menurut Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif.

Untuk mendongkrak ekonominya, Indonesia ingin menjauh dari ekspor bahan mentah, untuk fokus pada pengembangan industri hilirnya.

Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor nikel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, artinya nikel harus diolah di smelter Indonesia sebelum dijual ke luar negeri.

Apa urgensinya?

Rencana pelarangan ekspor nikel seharusnya dimulai pada 2014, lima tahun setelah berlakunya UU Minerba lama (UU No.4/2009).’ Menurut Pemerintah, pengolahan bijih mineral dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. peluang bagi masyarakat setempat,

Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM menyatakan negara ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan memiliki 21 juta ton nikel.

Indonesia berharap dapat mengubah nikel mentah menjadi produk kelas atas seperti baterai litium untuk mobil listrik – sebuah langkah yang menurut dewan investasi pada akhirnya akan membawa pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah sedang melakukan penelitian mengenai inovasi baterai lithium-ion dan diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan kita sudah bisa memproduksi baterai lithium,”

Dampak larangan Ekspor terhadap investasi

Penerapan larangan ekspor tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 2014, pemerintah mencoba melarang ekspor mineral . Pemerintah mencabut pembatasan ini pada tahun 2017 karena penurunan produksi nikel, lesunya pembangunan smelter, dan defisit neraca perdagangan.

Pada tahun 2020, ketika beberapa smelter mulai beroperasi, pemerintah kembali melarang ekspor mineral, khususnya nikel kadar rendah .

Pemerintah menilai pelarangan ekspor bijih nikel berhasil meningkatkan investasi industri logam dasar , terutama dalam pembangunan smelter nikel .

Tantangan ke depan

Namun, beberapa tantangan tetap ada dan harus diatasi sebelum upaya hilirisasi nilai tambah dapat ditingkatkan. Pendanaan dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk memastikan sektor sumber daya Indonesia siap menghadapi masa depan yang bebas karbon. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan dana untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang dalam teknologi dekarbonisasi

Tantangan lainnya adalah dipicu perselisihan dengan UE dan mengakibatkan pengajuan gugatan ke WTO . Misalkan lebih banyak negara bergabung dengan Uni Eropa dalam perselisihan ini. Dalam hal ini, Indonesia akan menghadapi risiko pembalasan perdagangan yang akan menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan produk-produk nikel yang bernilai tambah ke pasar global . Daya tarik Indonesia sebagai pusat produksi baterai tidak akan menarik lagi tanpa adanya pasar global.

Pemerintah Indonesia sudah lama berkeinginan untuk memberikan nilai tambah yang tinggi pada produk pertambangan dalam negeri, khususnya nikel, melalui hilirisasi.

Nikel merupakan komponen utama dalam baterai listrik yang menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya produksi berbagai gadget dan mobil listrik yang membutuhkan penyimpanan energi.

Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Akhirnya meningkatkan perekonomian juga,